www.perbendaharaan.go.id

TIPS MUDAH DAN AMAN MELAKUKAN PENYETORAN PAJAK DAN BUKAN PAJAK MELALUI LOKET BANK PERSEPSI / POS PERSEPSI   Berikut kami sajikan tips cara mudah dan aman melakukan penyetoran pajak dan bukan pajak agar tepat peruntukkannya, tepat masuk ke rekening kas Negara, tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, semoga bermanfaat bagi Wajib Pajak dan Wajib Setor

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Benteng salah satu instansi vertikal  di daerah yang berperan sebagai ujung tombak dan berhubungan  langsung dengan pelayanan publik telah melaksanakan pelayanan prima sesuai  SOP KPPN percontohan dengan layanan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya. Semenjak digulirkannya KPPN Percontohan pada tanggal 7 September 2007 yang telah di Launching  oleh Ibu Menteri Keuangan, KPPN Benteng sebagai KPPN Non Percontohan terus berupaya untuk mengikuti dan melaksanakan SOP KPPN Percontohan yaitu dengan melakukan penyesuaian janji layanan  unggulan, dukungan komputer dan aplikasi, penataan layout, mengoptimalkan SDM yang ada serta sarana prasarana yang terus dibenahi, semua itu dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pengguna jasa KPPN Benteng. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan perubahan perilaku mindset pejabat dan pegawai KPPN benteng untuk tidak melakukan korupsi, tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan. Untuk mengingatkan kembali dan lebih memantapkan komitmen pelayanan tanpa biaya, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Para Pejabat dan Pegawai KPPN benteng. Penadatanganan dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 di ruang rapat KPPN Benteng. Dalam kata pengantarnya Kepala KPPN Benteng

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2010 untuk satuan kerja di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Kepala KPPN Benteng di aula kantor pada tanggal 7 Januari 2010 dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah kerja KPPN Benteng, DIPA yang diserahkan berjumlah 26 DIPA dengan total pagu sebesar Rp. 81.411.768.000,-  DIPA diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang hadir pada acara tersebut dengan berita acara. Pelaksanaannya dimulai pada pukul 15.00 WITA dan berakhir pukul 17.00 WITA. Dengan penyerahan DIPA tersebut maka dimulainya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN. Penyerahan DIPA didahului dengan pemaparan dari Kepala KPPN Benteng tentang  pelaksanaan anggaran dan permasalahannya serta upaya optimalisasi penyerapan anggaran.

Sangat menarik dan jelas pemaparan Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal perbendaharaan Bapak Tata Suntara pada acara Rapat Pimpinan Regional di Makassar pada tanggal 21 Maret 2010 tentang pengelolaan kas negara atau cash management yang mungkin sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Direktorat PKN hanya sebagai melaksanakan fungsi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi dengan berlakunya UU tersebut disamping melaksanakan fungsi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara juga menjalankan fungsi sebagai Manager Keuangan, yang harus bisa memanage kapan dan berapa uang negara dibutuhkan untuk pengeluaran anggaran dan kapan dan berapa uang negara bisa disimpan yang kemudian bisa dikelola untuk menghasilkan keuntungan, bagaimana posisi keuangan pada saat itu berapa perkiraan pengeluaran dan perkiraan penerimaan, kalau terjadi kekurangan dana akan dicarikan sumber pembiayaan yang paling murah dan sebaliknya apabila terjadi kelebihan dana  (idle cash) akan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan

TOLONG DIJAGA REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN INI JANGAN SAMPAI GAGAL  

Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 16 s.d. 19 Mei 2010 mengambil tema "Jadikan Reformasi Birokrasi sebagai Ruh, Aura, dan Jiwa Ditjen Perbendaharaan  dalam Meningkatkan Kualitas Pengabdian kepada Bangsa dan Negara" diikuti oleh semua Direktur, Kepala Kanwil, Kepala KPPN dan beberapa pejabat Eselon III di Kantor Pusat. Pembukaan Rapimnas dilakukan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, didahului laporan dan pengantar dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Herry Purnomo, dalam sambutannya beliau menyatakan selamat atas terpilihnya Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Direktur Bank Dunia, merasa bangga dan sekaligus kehilangan, suatu kebanggaan karena jabatan Managing Direktur Bank Dunia merupakan jabatan prestise yang membawa nama harum dan kebanggaan Indonesia di mata Internasional, tetapi juga merasa kehilangan karena kehilangan sesosok pimpinan yang mampu menanggulangi krisis ekonomi, yang mampu mengawal reformasi di Bidang Keuangan Negara menuju pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik, transparan, akuntabel, beliau mengharapkan walaupun Ibu jauh di Washington Amerika Serikat tetapi  selalu ada kontak dan ide-ide untuk kemajuan Indonesia dan Kementerian Keuangan khususnya. Juga atas nama jajaran Ditjen Perbendaharaan menyampaikan terima kasih atas jasa-jasa Ibu demi kemajuan Ditjen Perbendaharaan, permohonan maaf apabila masih ada harapan Ibu yang belum tercapai di Ditjen Perbendaharaan, dan ucapan selamat jalan selamat bertugas di tempat tugas yang baru semoga sukses. Direktur Jenderal Perbendaharaan juga menyampaikan pokok-pokok materi rapimnas yang akan dibahas pada rapimnas selama tiga hari   

Sudah menjadi keharusan bahwa setiap anak bangsa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat sumpah Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu sebelum melaksanakan tugas harus mengangkat sumpah jabatan terlebih dahulu, semua sumpah mengatasnamakan Tuhan, dibawah kitab suci, yang kira-kira bunyinya seperti "Demi Allah saya bersumpah" bahwa saya dan seterusnya......Sudah seharusnya lembaran Berita Acara Pengambilan Sumpah ini ditempatkan pada bingkai yang bagus dan diletakkan didekat tempat kerja pegawai yang bersangkutan agar pegawai tersebut  selalu mengingat sumpah yang diucapkannya, namun pada kenyataannya lembaran Berita Acara Pengambilan Sumpah setelah diucapkan hanya disimpan dalam dosir pegawai sebagai benda mati yang dilupakan pemiliknya  sehingga dengan bergulirnya waktu dan gesekan kepentingan pegawai tersebut menjadi lupa apa yang dulu pernah diucapkannya itu.